Sistem Pemerintahan Italia

Italia memiliki pemerintahan parlementer berdasarkan sistem pemungutan suara proporsional. Parlemen Italia merupakan parlemen bikameral sempurna: kedua-dua kamarnya, Dewan Perwakilan Rakyat (yang berapat di Palazzo Montecitorio) dan Senat Republik (yang berapat di Palazzo Madama), memiliki kekuatan yang sama. Perdana Menteri, resminya Presiden Dewan Menteri (Presidente del Consiglio dei Ministri), adalah kepala pemerintahan Italia. Perdana Menteri dan kabinet diangkat oleh Presiden Republik, tetapi harus melalui pemungutan suara kepercayaan di dalam Parlemen untuk dapat bertugas.

Sementara fungsinya serupa dengan sebagian besar sistem parlementer lainnya, Perdana Menteri Italia memiliki otoritas yang lebih lemah daripada beberapa rekan sejawatnya. Perdana menteri tidak diberi kekuasaan untuk meminta pembubaran Parlemen atau memberhentikan menteri (yang justru menjadi hak prerogatif eksklusif Presiden Republik) dan harus menerima suara persetujuan dari Dewan Menteri—yang memegang kekuasaan eksekutif efektif—untuk menjalankan sebagian besar aktivitas politiknya.

Setelah berhentinya Silvio Berlusconi pada tanggal 12 November 2011, ekonom Mario Monti telah ditunjuk sebagai Perdana Menteri teknokratis. Empat partai politik terbesar di Italia adalah Rakyat Kebebasan, Partai Demokrat, Liga Utara, dan Italia dei Valori. Pada pemilihan umum 2008 empat partai ini meraih 590 dari 630 kursi yang tersedia dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan 308 dari 315 kursi yang tersedia dalam Senat Republik.

Sebagian besar kursi yang tersisa diraih oleh partai-partai kecil yang hanya ikut serta dalam pemilihan umum di sebagian wilayah Italia, misalnya Partai Rakyat Tirol Selatan dan Gerakan untuk Otonomi. Meskipun demikian, selama tiga tahun terakhir, sebuah kubu yang juga disebut "Kutub Ketiga" mulai tumbuh, yakni gabungan Demokrat Kristen UDC dengan beberapa anggota parlemen yang tak sepakat yang berasal dari kabinet Berlusconi.

Kekhasan Parlemen Italia adalah bahwa sebagian perwakilan dialokasikan untuk warga negara Italia yang menetap di luar negeri: 12 Wakil Rakyat dan 6 Senator dipilih dalam empat daerah pemilihan seberang lautan yang berbeda. Selain itu, Senat Italia juga dicirikan oleh adanya sedikit senator seumur hidup, yang diangkat oleh Presiden "atas jasa kepahlawanan yang luar biasa dalam bidang sosial, keilmuan, kesenian, atau kesusasteraan". Mantan Presiden Republik adalah senator seumur hidup ex officio (karena jabatannya).

Hukum dan peradilan pidana

Sistem peradilan Italia didasarkan pada hukum Romawi yang dimodifikasi oleh undang-undang Napoleon dan statuta-statuta yang lebih baru. Mahkamah Agung Kasasi adalah pengadilan tertinggi di Italia, untuk perkara banding pidana maupun perdata. Mahkamah Konstitusi Italia (Corte Costituzionale) berperan pada penyelarasan undang-undang dengan konstitusi dan merupakan terobosan baru setelah Perang Dunia II.

Sejak kehadiran mereka pada pertengahan abad ke-19, kejahatan terorganisasi di Italia dan organisasi kriminal telah menyusupi kehidupan sosial dan ekonomi di banyak wilayah di Italia Selatan, yang paling parah adalah Mafia Sisilia, yang kemudian meluas ke beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat. Pendapatan mafia mungkin mencapai 9% dari PDB Italia.

Sebuah laporan dari tahun 2009 mengidentifikasi 610 komune dengan kehadiran mafia yang begitu kuat, di mana 13 juta orang Italia menetap dan 14,6% dari PDB Italia dihasilkan. 'Ndrangheta dari Calabria, kini mungkin menjadi sindikat kejahatan yang paling kuat di Italia, menyumbang 3% PDB negara.

Meskipun demikian, dengan angka 0,013 untuk setiap 1.000 orang, Italia hanya menempati peringkat ke-47 tertinggi dalam hal jumlah pembunuhan (dalam kelompok yang terdiri dari 62 negara) dan peringkat ke-43 tertinggi dalam hal banyaknya pemerkosaan untuk setiap 1.000 orang di dunia (dalam kelompok yang terdiri dari 65 negara), gambaran yang relatif rendah untuk ukuran negara maju.

Hubungan luar negeri

Italia adalah anggota pendiri Komunitas Eropa, kini Uni Eropa (EU), dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Italia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1955, dan Italia juga adalah anggota dan pendukung kuat sejumlah organisasi internasional lainnya, seperti Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD), GATT/Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Majelis Eropa, dan Inisiatif Eropa Tengah.

Italia memegang kepemimpinan bergilir di beberapa organisasi internasional, di antaranya Konferensi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (CSCE), pendahulu OSCE, pada tahun 1994; G8; dan Uni Eropa pada tahun 2009 dan dari Juli sampai Desember 2003.

Italia sangat mendukung politik internasional multilateral, memajukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktivitas keamanan international. Italia mengirimkan pasukannya untuk mendukung misi pemelihara perdamaian PBB di Somalia, Mozambik, dan East Timor, dan menyediakan dukungan bagi operasi NATO dan PBB di Bosnia, Kosovo, dan Albania. Italia mengirimkan lebih dari 2.000 pasukan di Afghanistan untuk mendukung Operation Enduring Freedom (OEF) sejak bulan Februari 2003.

Italia masih mendukung upaya-upaya internasional untuk membangun kembali dan menstabilkan Irak, tetapi Italia telah menarik kontingen militernya yang terdiri dari 3,200 serdadu pada bulan November 2006, dan hanya mempertahankan petugas kemanusiaan dan personel sipil lainnya. Pada bulan Agustus 2006 Italia mengirimkan kira-kira 2.450 serdadunya ke Lebanon untuk misi perdamaian UNIFIL.

Militer

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi Militer Italia seluruhnya bagian dari Angkatan Bersenjata Italia, di bawah komando Dewan Pertahanan Agung, yang dipimpin oleh Presiden Republik Italia. Sejak tahun 2005, pelayanan militer sepenuhnya menjadi suka rela. Pada tahun 2010, militer Italia memiliki 293.202 personel aktif, 114.778 orang di antaranya sebagai Polisi Militer.

Belanja total militer Italia pada tahun 2010 menempati peringkat ke-10 di dunia, pada angka US$ 35,8 miliar, atau sama dengan 1,7% dari PDB nasional. Sebagai bagian dari strategi berbagi nuklir NATO Italia juga menjadi lokasi bagi 90 senjata nuklir Amerika Serikat, yang bertempat di Pangkalan Udara Ghedi dan Pangkalan Udara Aviano.

Angkatan Darat Italia memiliki personel sebanyak 109.703 orang pada tahun 2008. Kendaraan tempurnya yang paling dikenal adalah kendaraan tempur infanteri Dardo, penghancur tank Centauro dan tank Ariete, dan di antara pesawat udaranya adalah helikopter serang Mangusta, baru-baru ini digunakan dalam misi PBB. Angkatan Darat Italia juga memiliki banyak Leopard 1 dan pengangkut personel lapis baja M113.

Angkatan Laut Italia pada tahun 2008 memiliki 35.200 personel aktif dengan 85 kapal yang ditugaskan dan 123 pesawat udara. Angkatan Laut Italia kini memperlengkapi diri dengan kapal induk yang lebih besar, (Cavour), kapal perusak, kapal selam, dan fregat serbaguna. Pada zaman modern, Angkatan Laut Italia, yang menjadi anggota NATO, telah ambil bagian dalam banyak operasi koalisi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia.

Angkatan Udara Italia pada tahun 2008 memiliki 43.882 personel aktif dan mengoperasikan 585 pesawat udara, termasuk 219 jet tempur dan 114 helikopter. Sebagai pengganti untuk pesawat pencegat yang disewakan, Panavia Tornado ADV, Angkatan Udara Italia telah menyewa 30 F-16A Blok 15 ADF dan empat F-16B Blok 10 Fighting Falcons, dengan pilihan lebih banyak lagi.

Tahun-tahun berikutnya juga akan menyaksikan pengenalan 121 Eurofighter Typhoons EF2000, yang akan menggantikan F-16 Fighting Falcons. Perbaruan berikutnya yang mungkin adalah Tornado IDS/IDT dan AMX International AMX. Kemampuan angkut dijamin oleh 22 pesawat C-130J dan Aeritalia G.222 yang 12 di antaranya digantikan oleh varian baru G.222 yang disebut C-27J Spartan.

Sebuah korps militer yang otonom, Polisi Militer Italia merupakan polisi militer yang bertugas menjalankan fungsi kepolisian di lingkungan militer dan penduduk sipil, selain kekuatan kepolisian lainnya di Italia. Sementara cabang-cabang yang berbeda dari Polisi Militer Italia melapor kepada kementerian-kementrian terpisah untuk tiap-tiap fungsi individual mereka, korps ini melapor kepada Kementerian Dalam Negeri ketika memelihara keamanan dan ketertiban umum.